Pengaruh Tingkat Kinerja Aparat Pemerintah Guna Menunjang Kualitas Pelayanan Masyarakat (Studi Pada Dinas perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung)”.

Terdapat sebuah konsep tentang pemenuhan kebutuhan dan hak – hak dasar masyarakat dengan Pendekatan Berbasis Hak (PBH). Berdasar pada konsep – konsep PHB maka dalam kerangka kebijakan pemerintah dalam pelayanan publik untuk pemenuhan kebutuhan hak – hak masyarakat, telah dihasilkan sejumlah produk hukum. Namun demikian, kenyataan yang ada membuktikan bahwa hanya sedikit Daerah saja yang dapat dikatakan berhasil dan sukses dalam berkualitas ( care service / kualitas pelayanan prima) merupakan salah satu ciri dari pemerintahan yang baik (good governance) . Dalam kaitan inilah maka peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan suatu upaya yang harus dilakukan terus – menerus oleh semua aparatur pemerintah. Untuk itu perlu diadakan upaya peningkatan kinerja aparatur pemerintahan sehingga dapat terwujud pelayanan publik yang prima. Metode penelitian yang dipakai ialah metode kuantitatif dan menggunakan analisis regresi linear sederhana, determinan berganda, regresi linear berganda, korelasi parsial. Teknik yang dipakai dalam mengumpulkan data adalah menggunakan kuesner dengan menggu akan skala Likert. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kinerja aparatur pemerintah pada Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung yang terdiri dari responsivitas, responsibilitas, akuntabilitas tergolong ke dalam kinerja yang baik dan mampu meningkatkan kinerja organisasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan Kualitas pelayanan publik yang terdiri dari: bukti langsung, daya tanggap kehandalan, jaminan, empati pada dasarnya adalah sama dengan prinsip – prinsip pelayanan publik sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Pemerintah Nomor 63/KEP/M.PAN/7/ 2003. Penelitian ini juga menunjukkan adanya pengaruh kinerja aparatur pemerintah terhadap kualitas pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian disarankan agar kiranya perlu digali lebih mendalam dimensi – dimensi pelayanan menuju penyelenggaraan kualitas pelayanan Prima. Serta “New Public Management” yang telah memunculkan konsep – konsep baru namun masih lebih banyak mengadopsi teori – teori kualitas pelayanan di sektor swasta implementasinya sering terjadi overlapping dan mengkaburkan. Karenanya, pembahasan secara mendalam perlu untuk menguatkan dan menggali dimensi – dimensi pelayanan yang berkualitas